REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah AS mengakui empat juta data pegawai pemerintah federal diretas, Kamis (4/6). Insiden tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian aksi peretasan besar-besaran yang menunjukkan rentannya pemerintah federal.
Pada 2014, para peretas Rusia diduga mengakses sistem komputer yang tidak bersifat rahasia di Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri.
Para peretas mencuri informasi 100 ribu pembayar pajak dari komputer Badan Pendapatan Dalam Negeri AS. AS menduga peretasan itu dilakukan Cina.
Obama menempatkan kemampuan serangan siber Cina dan Rusia dalam kategori sangat bagus, Iran berkategori bagus, dan Korea Utara dalam kategori kurang bagus. Cina mengoperasikan instrumen keamanan dan pemantauan yang luas karena Partai Komunis yang berkuasa ingin tetap mempertahankan kekuasaannya.
Dalam buku putihnya baru-baru ini, Cina mengatakan akan mempercepat pembangunan pasukan siber dalam Tentara Pembebasan Rakyat.
Amerika Serikat menyuarakan meningkatnya kekhawatiran mengenai serangan siber dalam beberapa bulan terakhir. Laksamana Michael Rogers yang mengepalai Badan Keamanan Nasional dan Komando Siber AS mengatakan serangan di masa datang bisa memicu tindak balas dengan senjata.
Pada Februari, Direktur Intelijen Nasional AS James Clapper mengatakan arus kuat serangan siber tingkat rendah merupakan bahaya yang paling banyak dihadapi AS.
Ia mengatakan aktor-aktor asing melakukan pengintaian dan mendapatkan akses digital ke sistem infrastruktur AS sehingga bila perlu mereka bisa melancarkan serangan siber di masa depan.
Muncul keprihatinan kelompok kriminal dan teroris atau organisasi mata-mata bisa menyasar infrastruktur vital seperti jaringan listrik atau sistem kontrol lalu lintas udara.
Kantor Akuntabilitas Pemerintah pada April memperingatkan meningkatnya serangan siber terhadap Amerika dan mengatakan potensi bahaya tersebut diperparah dengan kelemahan pendekatan pemerintah federal untuk melindungi sistem dan informasi federal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika