REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia dinilai lambat merespon bencana gempa bumi yang terjadi di Kinabalu, Sabah, wilayah Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan, Jumat (5/6) pagi.
“Saya sayangkan kedutaan kita tidak begitu respon dan tanggap dalam mendata warga negara Indonesia. Karena ketika naik gunung kami ini terdaftar, seharusnya pihak kedutaan mengecek data-data warga negara Indonesia. Karena ketika saya di sana bertemu orang-orang Indonesia," kata anggota Komisi V dari Fraksi Demokrat Umar Arsal melalui siaran pers yang diterima ROL, Ahad (7/6).
Saat kejadian gempa 5,9 Skala Richter itu, Umar mengaku baru saja pendakian di Gunung Kinabalu bersama rekannya dari Pioneer SAR Universitas Hasanuddin Makasar, Sulawesi Selatan.
Umar mengetahui, saat terjadinya gempa, beberapa WNI juga ada yang terjebak di Gunung Kinabalu. Akan tetapi, Umar melihat KBRI Malaysia justru terkesan hanya diam dan tidak melakukan pendataan terhadap WNI yang terkena dampak gempa.
Umar selaku Ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat menyarankan agar KBRI sebagai perwakilan pemerintah RI di Malaysia harus menjalankan fungsi untuk melindungi WNI. Umar berharap, KBRI segera melakukan pendataan mengurus WNI yang terkena dampak bencana, hingga dapat dipulangkan dengan selamat sampai Indonesia.
Pria asal Sulawesi Selatan ini menyebut Kinibalu menjadi salah satu objek wisata pegunungan yang sangat indah dan menurut dia wajar bila banyak pendaki Indonesia yang tertantang untuk menaikinya.
Seperti diketahui hingga saat ini baru 11 pendaki Kinibalu yang ditemukan tewas. Sementara karena gempa ini menyebabkan tanah longsor, menyebabkan 137 pendaki terjebak di gunung selama beberapa jam.
Dari semua pendaki yang berada di Kinibalu saat gempa, juga terdapat warga negara asing termasuk Indonesia. akan tetapi, tim evakuasi belum merilis hasil identifikasi terhadap seluruh pendaki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
