REPUBLIKA.CO.ID, BENGHAZI -- Pemerintah Libya Timur menolak proposal yang diajukan PBB terkait pemerintah persatuan untuk Libya, Selasa (9/6).

Anggota parlemen senior Tareq al Jouroushi mengatakan pemerintah yang diakui internasional menolak usulan tersebut.

"Mayoritas deputi memilih menolak usulan tersebut," ujarnya dari Tobruk.

Parlemen Libya Timur melarang delegasi pergi ke Jerman untuk bertemu dengan pemimpin Eropa dan Afrika Utara. Mereka juga membatalkan kehadirannya saat pembicaraan damai jika pembahasan juga terkait usulan Leon.

Jouroushi mengatakan baik parlemen di Libya Timur maupun Libya Dawn keberatan dengan proposal PBB. Proposal tersebut tidak mencerminkan legitimasi parlemen terpilih.

Penolakan ini merupakan sebuah pukulan bagi Utusan Khusus PBB Bernardino Leon yang telah mempresentasikan draft usulan Senin (8/6) lalu setelah sebulan berunding dengan pihak Libya Dawn. DPR akan menjadi satu-satunya lembaga legislatif jika usulan tersebut disepakati.

Sedangkan 120 anggota parlemen Tripoli akan menjadi anggota Dewan Negara. perjanjian PBB juga membahas mengenai gencatan senjata, pelucutan senjata untuk kelompok-kelompok bersenjata dan menarik kelompok bersenjata dari pangkalan minyak, bandara dan fasilitas negara lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika