REPUBLIKA.CO.ID, DARFUR -- PBB memperingatkan serangan pada pasukan penjaga perdamaian internasional dan warga sipili di wilayah Darfur, Sudan meningkat, Rabu (10/6).
Konflik di Sudan mengakibatkan puluhan ribu terpaksa mengungsi. Konfrontasi antara Pemerintah Sudan dan PBB serta Barat semakin meningkat karena mereka ingin menutup misi UNAMID di Darfur.
Wakil Sekjen Penjaga Perdamaian PBB Edmond Mulet mengatakan kemajuan yang dilakukan oleh 15 anggota DK PBB telah diabaikan untuk perdamaian Darfur. Pihaknya khawatir ini berdampak pada meningkatnya serangan pada pasukan UNAMID.
Mulet mencatat tahap kedua misi Decisive Summer pemerintah dan militer Sudan justru mengakibatkan munculnya gelombang baru di Darfur. Dia mengatakan setidaknya 78 ribu pengungsi baru bertambah tahun ini.
Sementara itu barat menuduh UNAMID tidak bekerja maksimal dalam melindungi warga sipil. Mereka juga menyembunyikan informasi terjadinya kekerasan terhadap pasukannya dan warga sipil.
Pejabat PBB mengaku UNAMID telah berupaya maksimal dan bekerja. Wakil Kepala UNAMID Abiodun Bashua mengatakan setiap serangan telah dihadapi dengan kekuatan penuh.
Bahkan pasukan UNAMID di Tanzania dan Pakistan mampu mengalahkan penyerangnya. Namun Bashua mengeluh pemerintah Sudan terus menolak memberikan akses dan mandat pada UNAMID.
Sehingga mereka tak dapat melakuka gerakan tanpa izin di Darfur. Mereka tak akan melanggar aturan atau bunuh diri.
Sekjen PBB Ban Ki moon mengatakan selam tiga bulan terakhir insiden serangan terhadap UNAMID terjadi sebanyak 60 kali. Ban memberikan mandat perpanjangan selama satu tahun kedepan.
Dia juga memberikan rekomendasi agar penarikan pasukan dilakukan bertahap berdasarkan kemampuan Sudan menjaga perdamaian. Dia tak akan menarik pasukan sebelum adanya permintaan dari pemerintah Sudan secara resmi.
Sementara itu AP menyebut sebanyak 200 ribu warga Sudan telah melarikan diri mengungsi dari Darfur. Kantor Kemanusiaan PBB melaporkan pengungsi bertambah di Jebel Marra hingga 130 ribu berasal dari Darfur.
Mulet khawatir serangan tanpa pandang bulu akan menimpa lebih banyak warga sipil. Sejak 2003 Darfur telah mengalami kekacauan.
Upaya untuk menyelesaikan konflik ini sedang dibahas PBB, Uni Afrika dan Sudan. Mereka membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan dan harus berdasarkan solusi politik.
PBB menginginkan agar setiap pihak bertemu dan melakukan pembicaraan. Sehingga permusuhan dapat segera berhenti.
Etnis minoritas di Afrika menuduh pemerintah Sudan dengan mayoritas Arab telah melakukan diskriminasi terhadap mereka. Bahkan etnis minoritas menuduh pemerintah menggunakan militan Arab menyerang warga sipil.
Wakil Dubes Sudan untuk PBB Hassan Hamid Hassan menyalahkan kekerasan dan pengungsian yag terjadi karena bentrokan ini. Sudan memperintahkan pasukan penjaga perdamaian sebanyak 20 ribu personel akhir tahun lalu siaga di Darfur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika