REPUBLIKA.CO.ID, TEHRAN -- Pejabat Iran, yang mempunyai akses ke informasi rahasia, akan dilarang menggunakan telepon pintar selama bekerja karena khawatir akan mata-mata. Hal ini diungkapkan kepala Badan Pertahanan Sipil Brigadir Jenderal Gholamreza Jalali pada Sabtu (13/6).

"Telepon pintar bukan alat aman karena data, yang dimasukkan ke alat tersebut, akan diunggah (ke sistem komputer awan), tidak dapat dihapus dan dapat diakses pihak tidak diinginkan," kata Jalali kepada kantor berita ISNA.

Jalali menerangkan bahwa aturan baru itu masih menunggu persetujuan akhir. Dengan aturan tersebut, pejabat harus menggunakan telepon jenis lain dalam pekerjaan melibatkan informasi rahasia. Namun, pejabat masih bisa menggunakan telepon pintar dalam kehidupan sehari-hari.

Larangan penggunaan telepon pintar muncul setelah adanya laporan yang mengindikasikan bahwa perundingan nuklir antara Iran dengan sejumlah negara telah disadap oleh pihak asing.

Tuan rumah perundingan nuklir tersebut, Swiss dan Austria, menyatakan tengah melakukan penyelidikan atas tuduhan penyadapan di sejumlah hotel yang digunakan oleh para utusan.

Sejumlah pakar teknologi komunikasi menuduh Israel sebagai pihak yang melakukan penyadapan. Negara tersebut memang berkepentingan untuk menghambat tercapainya kesepakatan negara-negara kuat dengan Iran, sang rival regional.

Tuduhan itu kemudian dibantah oleh wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hovotely.

Iran sendiri pernah menerima serangan siber pada 2010 lalu terkait program nuklirnya. Sebuah virus bernama Stuxnet menghancurkan sistem komputer di fasilitas atom Natanz.

Ikuti Whatsapp Channel Republika