REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani pada Sabtu (13/6), menyatakan kesepakatan nuklir bisa tertunda jika negara kekuatan dunia membawa masalah baru. Menurutnya, ia tak akan menerima inspeksi PBB yang dapat membahayakan rahasia negaranya.
"Iran benar-benar tak akan membiarkan rahasia nasional jatuh ke tangan asing melalui Protokol Tambahan atau cara lain," kata Rouhani dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.
Pernyataan Rouhani mengacu pada aturan Badan Atom Internasional (IAEA) yang meminta akses lebih luas untuk inspeksi fasilitas militer Irak. Selama ini kesepakatan nuklir antara Iran dan enam negara kekuatan dunia terkendala beberapa hal, termasuk masalah inspeksi situs militer Iran.
Amerika Serikat dan Prancis menyerukan Iran memberi akses luas pada situs militernya untuk diinspeksi. Rouhani mengatakan, menyetujui kesepakatan Protokol seperti yang dilakukan negara penandatangan Perjanjian Non-Poliferasi Nuklir. Tapi ia bersikeras tak mengizinkan tindakan lebih jauh.
"Masalah yang kami hadapi pada banyak isu adalah saat kami mencapai suatu kerangka dalam sebuah pertemuan, mitra negosiasi kami kembali membahas hal itu pada pertemuan berikutnya," kata Rouhani.
Menurut Rouhani jika mitranya mengikuti kerangka kerja yang telah ditetapkan dan tak membawa masalah baru, ia percaya setiap masalah bisa diatasi. Tapi menurutnya jika mitranya ingin mengambil langkah yang menyerempet bahaya, maka negosiasi akan memakan waktu lebih lama.
"Jika pihak lain menghormati hak-hak Iran dan kepentingan nasioal kami dan tak menuntut berlebih, saya percaya kesepakatan akan tercapai," ujarnya kepada wartawan.
IAEA selama ini memiliki akses namun terbatas ke situs yang berhubungan dengan nuklir Iran. Duta besar AS untuk IAEA mengatakan pada Kamis (11/6), protokol tambahan untuk transparansi nuklir telah dituangkan dalam kesepakatan awal.
Iran telah setuju untuk memberikan akses kepada inspektur PBB ke sebagian situs militernya, termasuk membiarkan mereka mengambil sampel lingkungan di sekitar pangkalan militer. Tapi Iran berulang kali menyatakan, inspektur internasional tak akan diizinkan melakukan inspeksi lebih dalam ke situs militer mereka
Ikuti Whatsapp Channel Republika
