REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus perdagangan manusia masih terus terjadi. Penegakan hukum bagi mereka yang melakukan perdagangan juga masih belum tegas sehingga korban masih terus bertambah.

Bahkan pada Maret 2015, tim gabungan Kemenlu, Polri dan BNP2TKI berhasil mengidentifikasi 55 WNI korban perdagangan manusia di penampungan KBRI Abu Dhabi. Sebanyak 55 orang tersebut telah dipulangkan ke Indonesia dan sejumlah pelaku telah ditangkap Bareskrim Polri.

Menanggapi permasalahan tersebut, delegasi Indonesia dan Uni Emirat Arab melakukan pertemuan membahas kerja sama kedua negara memberantas perdagangan manusia, khususnya yang terkait dengan pemberian perlindungan terhadap korban.

Delegasi RI dipimpin Direktur Timur Tengah Kemenlu Nurul Aulia, didampingi Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal serta wakil-wakil dari unsur Kementerian PPPA, Kejagung, BNP2TKI serta Ditjen Imigrasi. elegasi Uni Emirat Arab dipimpin Sekretaris Komnas Anti Perdagangan Manusia Saeed Al Gally, sebuah badan nasional lintas kementerian di Uni Emirat Arab yang diketuai langsung Menlu Uni Emirat Arab

Pertemuan tersebut merupakan tidak lanjut pertemuan Menlu RI dengan mintranya Menlu Uni Emirat Arab pada (29/5). Dalam pertemuan tersebut kedua Menlu sepakat bekerja sama menangani masalah perdagangan manusia, khususnya WNI yang diperdagangkan baik ke wilayah UAE atau yang menjadikan Uni Emirat Arab sebagai daerah transit menuju negara timur tengah lainnya.

Kedua Menlu juga sepakat membuat sebuah payung kerja sama dalam bentuk MOU.

"Kita menghargai respon positif serta itikad baik Pemerintah UAE untuk memberikan platform perlindungan kepada WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di wilayah mereka, sesuai ketentuan dalam konvensi dan protokol internasional terkait. Ini adalah hasil konkrit dari diplomasi perlindungan WNI yang dilakukan Menlu RI", kata Direktur Timur Tengah Kemlu yang juga mantan Duta Besar RI untuk Yaman, Nurul Aulia dalam siaran persnya, Rabu (17/6).

Dalam pertemuan tersebut kedua delegasi melakukan pembahasan mengenai bentuk-bentuk kerja sama yang akan dikakukan.

Kedua delegasi sepakat akan melanjutkan pembahasan melalui saluran diplomatik. Diharapkan perjanjian tersebut dapat ditandatangani kedua pihak pada akhir 2015, sehingga dapat dirasakan manfaatnya segera oleh kedua belah pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika