REPUBLIKA.CO.ID, MOGADISHU -- PBB, Uni Eropa dan donor lain pada Rabu (17/6) bersama dengan Somalia menandatangani enam program baru yang akan mendanai berbagai proyek pembangunan di seluruh negeri tersebut.
Program itu melalui Instalasi Pembangunan dan Pembangunan Kembali Somalia (SDRF), dalam kerangka kerja Kesepakatan Lengkap Baru Somalia, secara langsung mendukung pembangunan perdamaian dan pelaksanaan Visi Pemerintah 2016 yang penting.
Ketika berbicara selama upacara penandatanganan di Mogadishu, Menteri Perencanaan dan Kerja Sama Internasional Abdirahman Ali Aynte mengatakan program tersebut memiliki pusat perhatian khusus untuk mencapai hasil dalam proses pembentukan negara, kajian undang-undang dasar, dukungan pemilihan umum, peraturan hukum, tenaga kerja muda dan pembangunan kapasitas kelembagaan.
"Ini adalah kesepakatan penting, yang akan memperkuat semua lembaga pemerintah. Dan ini juga adalah tonggak sejarah bagi kerja sama antara Somalia dan mitra internasional kami," kata Aynte.
Gagasan tersebut terutama akan membangun layanan masyarakat yang lebih kokoh di tingkat negara bagian dan federal, mendukung pemberian layanan keadilan secara lebih efektif, dan menyediakan ribuan lapangan kerja buat pemuda Somalia.
Mereka juga akan mendukung pembentukan negara anggota baru federal di wilayah Somalia Tengah dan Selatan, serta melakukan kajian mengenai undang-undang dasar, dan membangun kemampuan negara untuk melaksanakan proses politik pemilihan umum yang demokratis.
Uni Eropa, Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark dan Italia telah menjanjikan lebih dari 106 juta dolar AS selama tiga tahun bagi program prioritas itu. Kepala Kerja Sama Delegasi Uni Eropa Daria Fane untuk Somalia, mengatakan peluncuran program tersebut mencerminkan komitmen kuat masyarakat internasional dan Pemerintah Somalia untuk bekerja sebagai kesatuan untuk meningkatkan kehidupan lelaki, perempuan dan anak-anak di Somalia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika