REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Politisi Hong Kong bersatu menolak proposal reformasi demokrasi yang dibuat pemerintah Beijing, Kamis (18/6). Pemungutan suara berakhir memalukan untuk pemerintah Cina.
Dari 70 legislator, hanya 37 legislator Hong Kong yang hadir dalam pemungutan suara. 28 diantaranya menolak proposal. Sebagian besar politisi pro pemerintah Cina memiliki keluar ruangan seiring mencium kekalahan.
Proposal Cina berisi tentang memberi penduduk hak memilih dalam pemilihan Chief Executive Hong Kong pada 2017, untuk pertama kalinya. Namun, semua kandidat akan dipilih oleh komite loyalis dari pemerintah Cina.
Anggota parlemen oposisi menyebut hal tersebut demokrasi palsu. Seorang anggota parlemen pro demokrasi, Alan Leong mengatakan keputusan parlemen memberi pesan kuat dan jelas pada Beijing bahwa penduduk inginkan pemilu sungguhan.
"Ini bukan akhir dari pergerakan demokrasi, ini adalah awal baru," kata Leong, dikutip Aljazirah. Meski demikian, otoritas Hong Kong berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak bisa menyimpang dari perintah Beijing.