REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Seiring masuknya imigran ilegal dalam skala besar baru-baru ini ke Malaysia, muncul seruan untuk pendekatan baru bagi patroli di sepanjang perbatasan darat dan laut negara itu.
Pelanggaran wilayah perbatasan tersebut telah mengungkap lemahnya penegakan patroli di sepanjang perbatasan dan mengikis kepercayaan masyarakat akan kemampuan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara efektif.
Mantan Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Musa Hassan merasa upaya bersama yang melibatkan semua lembaga penegak hukum harus diintensifkan di perbatasan. Dia mengatakan hal itu diperlukan karena kegiatan berbagi informasi antara berbagai badan penegak hukum pasti akan mengekang kegiatan kriminal di daerah-daerah itu.
"Polisi, Badan Penegak Hukum Malaysia, polisi laut, angkatan bersenjata, Departemen Bea Cukai dan Departemen Imigrasi harus bergabung," katanya, Selasa (23/6).
Dia mengatakan badan penegak hukum juga harus dilengkapi dengan peralatan terbaru. "Pada saat yang sama, penggunaan teknologi modern harus ditingkatkan di perbatasan. Misalnya, kamera pengintai harus ditempatkan di daerah-daerah strategis untuk mengidentifikasi siapa yang masuk dan keluar," katanya.
Musa mengatakan upaya utama untuk meningkatkan standar pengawasan dan operasi intelijen diperlukan untuk mencegah celah dalam penegakan hukum dari melanggar keamanan nasional. Beberapa insiden mengejutkan akhir-akhir ini mengangkat isu efektivitas lembaga penegak hukum dalam menjaga perbatasan di darat dan di laut.
Pada 25 Mei lalu, Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Khalid Abu Bakar mengumumkan penemuan 139 kuburan di 28 kamp transit sindikat perdagangan manusia di Bukit Wang Burma, Wang Kelian, Perlis.
Sekitar 106 kerangka dari orang-orang yang diyakini sebagai korban perdagangan manusia ditemukan, dan operasi untuk menggali sisa-sisa jenazah itu berlangsung sampai 8 Juni.
Kemudian, pada 11 Juni, kapal tanker MT Orkim Harmony, milik Magna Meridian Sdn Bhd, membawa 6.000 ton bensin senilai 21 juta ringgit Malaysia dibajak oleh perampok dalam perjalanan dari Melaka ke Kuantan, Pahang.
Presiden Dewan Pencegahan Kejahatan Malaysia Datuk Seri Dr Saharuddin Awang Yahya mengatakan kelemahan dalam pengawasan dan patroli telah menyebabkan pelanggaran perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika