REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB menyerukan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Rabu (24/6), untuk menerjemahkan ke dalam tindakan komitmennya untuk solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Termasuk masalah pembangunan permukiman Israel di Palestina.
"Sekretaris Jenderal (Ban Ki-moon) baru-baru ini mendorong Perdana Menteri Netanyahu mewujudkan komitmen untuk 'ide solusi dua-negara yang berkelanjutan, menurutnya ini harus diterjemahkan ke dalam tindakan," kata kepala urusan politik Sekjen PBB Jeffrey Feltman kepada Dewan Keamanan PBB, Rabu (24/6).
Feltman mengatakan, Israel harus menghentikan kegiatan "sensitif dan unilateral", seperti pembangunan permukiman. PBB dan sebagian besar negara menganggap permukiman Israel ilegal.
Sementara itu pembicaraan damai yang ditengahi Amerika Serikat terhenti pada bulan April 2014. Ini dikarenakan Israel kembali membangun permukiman dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sepakat membentuk pemerinah kesatuan dengan Hamas Islam, yang tidak mengakui Israel.
Awal bulan ini Netanyahu menyalahkan Palestina untuk kebuntuan 14 bulan dalam negosiasi perdamaian. Namun mengatakan ia merasa ada kesempatan untuk memperbaharui pembicaraan jika Palestina bisa dibujuk.
Penyelidik PBB mengatakan pada hari Senin bahwa Israel dan kelompok militan Palestina melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional selama 2014 konflik Gaza yang mungkin merupakan kejahatan perang.
"Ini merupakan harapan kami bahwa (laporan) akan memberikan kontribusi untuk membawa keadilan bagi korban perang tahun lalu dan mendorong para pihak terlibat untuk serius menyelidiki perilaku mereka sendiri," kata Feltman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika