Senin 29 Jun 2015 21:15 WIB

Parlemen Libya Gagal Sepakati Pemerintah Bersatu

Pasukan keamanan Libya melakukan patroli. (ilustrasi)
Foto: Reuters/Ahmed Jadallah
Pasukan keamanan Libya melakukan patroli. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SKHIRAT -- Utusan parlemen Libya yang saling bersaing kembali ke tanah airnya untuk berkonsultasi setelah mengadakan pembicaraan langsung pertama mereka dalam beberapa bulan, Senin (29/6).

Namun, mereka gagal mencapai kesepakatan mengenai pembentukan pemerintah bersatu. Utusan PBB Bernardino Leon menekan utusan saling bersaing itu mendukung usulannya membentuk pemerintahan gabungan untuk mengatasi kelompok keras di negara Afrika Utara tersebut.

Meskipun melakukan negosiasi langsung pertama mereka sejak Maret, tim saling bersaing itu meninggalkan perundingan Maroko tanpa menyepakati proposal seperti yang direncanakan.

Libya jatuh ke dalam kekacauan sejak penggulingan rezim Moamer Gaddafi pada 2011. Kini negara itu memiliki dua parlemen dan dua pemerintahan yang saling berlomba meraih kekuasaan. Satu di Tripoli dan satu di kota pelabuhan timur Tobruk, yang diakui masyarakat internasional.

Delegasi dari parlemen Tripoli mengeluhkan mediator PBB tidak berkonsultasi dengan pihaknya tentang perubahan yang mereka buat pada rencana awal.

"Tiga poin kunci dari rancangan perjanjian PBB telah dimodifikasi tanpa berkonsultasi dengan kami," kata juru bicara delegasi Ashoh Ashraf kepada wartawan.

Anggota delegasi lain, Mohamed Saleh al-Makhzoum, mengatakan mereka akan berkonsultasi dengan sesama anggota parlemen di Tripoli tentang proposal terbaru.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement