REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Taiyoung Cho mengatakan rencana unifikasi Korea Selatan dan Korea Utara harus diawali dengan terwujudnya stabilitas di kawasan Semenanjung Korea.
"Tahun ini adalah peringatan ke-70 di mana Korea dibagi menjadi dua, dan untuk sementara ini belum ada jaminan pembicaraan unifikasi dalam waktu dekat," kata Dubes Cho dalam acara buka puasa bersama di Kedubes Korsel, Jakarta, Rabu petang (1/7).
Dia mengatakan Korsel akan fokus untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan Semenanjung Korea sebagai langkah awal menuju unifikasi. Cho menambahkan, dalam kunjungan ke Jerman pada Maret 2014, Presiden Park Geun Hye menyampaikan bahwa Korsel ingin menciptakan unifikasi atau perdamaian di Semenanjung Korea.
"Pemerintah (Korsel) ingin merencanakan langkah secara sistematis dan membentuk komisi persiapan unifikasi," kata Dubes Cho.
Komisi Persiapan Unifikasi diketuai langsung oleh Presiden Park dan didalamnya terdapat menteri unifikasi dan ahli-ahli dari pihak swasta.
"Komisi tersebut telah membuat tindakan nyata dan mengajukan rekomendasi ke Korea Utara sehingga bisa dikatakan pemerintah Korsel sudah memiliki rencana nyata secara sistematis," kata Cho.
Untuk mendukung stabilitas keamanan di Semenanjung Korea, pada 2013, pemerintah Korsel membentuk Inisiatif Perdamaian dan Kerja Sama Asia Timurlaut (NAPCI).
NAPCI memberlakukan prinsip partisipasi terbuka bagi negara-negara di kawasan Asia Timurlaut, yakni Korsel, Jepang, Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Mongolia, serta Amerika Serikat yang memiliki posisi penting di kawasan tersebut.
Upaya mendorong partisipasi Korea Utara dalam komunitas internasional menjadi salah satu tujuan NAPCI, di samping peningkatan kerja sama dan penguatan pondasi perdamaian serta kemakmuran yang berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika