REPUBLIKA.CO.ID, SANAA -- Pemerintah Yaman setuju untuk gencetan senjata guna mengakhiri pertempuran lebih dari tiga bulan dengan Houthi. Namun, Yaman meminta kepada PBB adanya 'jaminan'.
"Pihak berwenang Yaman memberitahu Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon perjanjian untuk melaksanakan gencatan senjata dalam beberapa hari mendatang," kata juru bicara Rajeh Badi melalui telepon kepada Reuters, Rabu (8/7).
Juru bicara Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi mengatakan bila jaminan bagi keberhasilan gencatan senjata ini telah diatur.
Termasuk pembebasan tahanan olek kelompok Houthi yang salah satunya menteri pertahanan loyalis. Juga penarikan Houthi dari empat provinsi selatan dan timur. Di sana, Houthi melawan milisi lokal.
Seperti diketahui, Arab Saudi dan koalisinya membom Houthi dan sekutu mereka di Yaman dalam upaya mengembalikan posisi Hadi di negaranya.
Sayangnya, Houthi belum menerima Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan April lalu dan mengakui Hadi sebagai presiden yang sah. DK PBB juga meminta Houthi untuk berhenti menguasai wilayah.
Badan-bada bantuan mengatakan, pertempuran an blokade yang diberlakukan oleh koalisi Arab untuk pengiriman senjata ke Houthi telah menyebabkan bencana kemanusiaan.
Lebih dari 3.000 orang telah tewas dalam konlik itu dan lebih dari satu juta orang mengungsi. PBB pun mendesak adanya jeda untuk membantu warga sipil yang terjebak konflik. "Kami optimis (Houthi) akan setuju karena ini akan menjamin pengiriman bantuan ke Yaman," kata Badi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
