REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki meluncurkan pembicaraan koalisi dengan memberi mandat kepada ketua Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) untuk membentuk pemerintah koalisi, Kamis (9/7).
Pemimpin AKP dan Perdana Menteri Ahmet Davutoglu secara resmi diberi tugas oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk memulai babak perundingan dengan partai politik lain.
Juru Bicara Kepresidenan Ibrahim Kalin menyebarkan berita itu setelah pertemuan antara Erdogan dan Davutoglu. Mandat baru tersebut secara resmi memulai priode 45 hari buat partai politik untuk berusaha membentuk koalisi.
"Saya berencana membuat babak pertama pembicaraan koalisi pekan depan," kata Kalin di dalam pidato kepada anggota parlemen dari partainya di Parlemen pada Kamis.
Jika ia gagal membentuk koalisi yang akan lolos mosi tak percaya di Parlemen, Partai Rakyat Republik (CHP) yang merupakan partai politik terbesar kedua akan melaksanakan tugas tersebut.
Presiden Turki bisa menyerukan pemilihan umum sela jika tak ada partai menyepakati persetujuan koalisi yang bisa berfungsi dalam waktu 45 hari. Dalam pemilihan umum nasional 7 Juni, tak ada partai yang meraih kursi mayoritas di Parlemen untuk membentuk pemerintah satu partai.
Setiap koalisi harus meraih 277 kursi atau mayoritas sederhana untuk bisa lolos dari mosi tak percaya. Sebagian orang percaya Presiden Turki berencana menyerukan pemilihan umum dini, tak peduli bagaimana perundingan di kalangan keempat partai berlangsung.
Kenyataan Erdogan menunggu lebih dari satu bulan untuk memberi tugas kepada seorang pemimpin politik untuk memulai pembicaraan koalisi setelah pemilihan umum, tindakan tak biasa sebab presiden terdahulu Turki dengan cepat memberi mandat kepada anggota Parlemen. Tindakan itu dibaca sebgai tandan lain bahwa ia ingin menggolkan pemilihan umum dini.
Erdogan berharap pemilihan umum dini akan memulihkan kekuasaannya dan memperoleh kembali landasan yang jatuh ke tangan AKP, dengan begitu akan terwujud pemerintah satu-partai lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
