REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan pemimpin oposisi dan wakil perdana menteri Anwar Ibrahim menyatakan, Malaysia membutuhkan perubahan menyeluruh dan bukan sekadar perdana menteri baru. Menurutnya, menggulingkan Perdana Menteri Najib Razak tak akan cukup.

Dilansir Channel News Asia, Selasa (14/7), Anwar membuat komentar tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis melalui partainya Partai Keadilan Rakyat. Ia juga menyatakan keprihatinannya akan kasus yang menimpa Najib.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah kami, Perdana Menteri duduk sebagai orang yang diselidiki terkait penyalahgunaan dana. Dari balik tembok penjara ini, saya merasa prihatin dan khawatir untuk negara saya," ungkap Anwar.

Anwar menambahkan, ia menyatakan koalisi kini bertanggung jawab penuh untuk keadaaan saat ini. Menurutnya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, arogansi dan tata kelola yang salah membawa Malaysia ke kondisi negara saat ini.

"Runtuhnya perekonomian Yunani merupakan peringatan dari apa yang bisa saja terjadi pada negara kita tercinta," ujarnya.

Anwar menyerukan langkah-langkah segera untuk membawa perubahan di negeri ini, termasuk reformasi lembaga-lembaga kunci seperti peradilan dan kepolisian. Ia juga meminta reformasi sistem pemilu dan membatalkan undang-undang hasutan dan semua hukum represif yang memutarbalikkan demokrasi dan mengekang suara rakyat.

"Harus ada perubahan menyeluruh dalam pemerintahan dan administrasi negara," tulis Anwar dalam pernyataannya.n Gita Amanda

Ikuti Whatsapp Channel Republika