REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Uni Eropa (UE) mengingatkan Thailand jika negara itu belum berbuat banyak untuk memberantas pencurian ikan. Kementrian Pertahanan Thailand, Jumat (17/7) mengatakan keadaan tersebut dapat memicu embargo perdagangan.
Thailand, negara pengekspor terbesar ketiga hasil laut dunia, diberi waktu enam bulan oleh UE pada April untuk menyelesaikan berbagai hal, di antaranya memastikan kapal penangkap ikan dan perlengkapannya terdaftar dan sesuai dengan Tata Pemantauan Kapal (VMS).
"UE mengirim surat, yang menyatakan bahwa tindakan kita belum cukup untuk menuntaskan masalah administrasi dan regulasi," kata Menteri Pertahanan Thailand Prawit Wongsuwan.
Prawit mengatakan, terdapat sekitar 3.000 kapal penangkap ikan di seluruh Thailand yang belum terdaftar. Usaha pemerintah Thailand untuk memperketat regulasi bulan lalu menimbulkan protes dari nelayan yang keberatan dengan aturan baru tersebut.
Menurut Asosiasi Makanan Beku Thailand, ekspor ikan Thailand sepanjang 2014 secara keseluruhan mencapai tiga milar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika