REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Bahrain pada Ahad (19/7) memanggil utusan Iran dan menyerahkan surat protes setelah janji Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei untuk mendukung bangsa 'yang tertindas' di Timur Tengah, termasuk Bahrain, demikian laporan media pemerintah. Laporan tersebut menyatakan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdulla Abdullatif Abdulla mengajukan protes dalam satu pertemuan dengan Penjabat Kuasa Usaha Iran Mortadha Sanubar, kata kantor berita BNA.
Dalam pertemuan itu, menteri tersebut mengatakan pidato Khamenei merupakan "campur tangan mencolok yang tak bisa diterima dalam urusan dalam negeri Bahrain", serta pelanggaran terhadap kemerdekaan dan kedaulatannya, termasuk pelanggaran prinsip PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC).
Diplomat senior itu menuntut segera diakhirinya pernyataan serupa, dan menyatakan Iran mesti memusatkan perhatian pada peningkatan kondisi hidup rakyatnya. "Penting untuk berpegang pada prinsip hubungan bertetangga yang baik dan tidak campir-tangan dalam utusan dalam negeri Kerajaan Bahrain, menghormati kemerdekaan dan kedaulatannya, dan sepenuhnya mematuhi norma internasional yang mengatur hubungan antar-negara," kata pejabat Kementerian itu.
Pada Sabtu (18/7), Khamenei mengatakan dalam satu pidato, yang ditayangkan langsung untuk menandai berakhirnya bulan suci Ramadhan, bahwa kesepakatan nuklir yang dicapai antara Teheran dan negara besar di dunia "takkan mengubah dukungan negaranya buat pemerintah Suriah dan Irak, dan juga takkan mengubah dukungannya buat rakyat tertindas di Yaman dan Bahrain, serta Palestina".
Pernyataan Pemimpin Spiritual Iran tersebut disampaikan hanya beberapa hari setelah Iran dan enam negara besar di dunia, Amerikat Serikat, Inggris, Prancis, Cina, Rusia dan Jerman, mencapai kesepakatan nuklir menyeluruh di Wina, Austria, untuk menempatkan program nuklir Iran di bawah pengawasan internasional sebagai imbalan bagi pencabutan sanksi yang dijatuhkan atas Republik Islam tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
