REPUBLIKA.CO.ID, YERUSSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (20/7) mengecam pengesahan dengan suara bulat Dewan Keamanan PBB atas kesepakatan nuklir dengan Iran.
"Dewan Keamanan PBB memberikan persetujuannya kepada negara yang sama, yang secara sistematis melanggar keputusan Dewan Keamanan dan yang menyerukan penghancuran Israel, anggota PBB," kata Netanyahu dalam satu pertemuan faksi Likudnya di Jerusalem, sesaat menjelang pemungutan suara dilakukan.
Netanyahu juga menyalahkan kesepakatan itu karena membawa perang jadi lebih dekat. "Mereka mengatakan kesepakatan ini membuat perang jadi lebih jauh. Ini tidak benar; kesepakatan ini membawa perang jadi lebih dekat."
Ia juga mengirim pesan kepada Kongres AS, dan menyeru mereka agar tidak mencabut sanksi atas Iran, demikian laporan Xinhua, Selasa (21/7). "Selama sanksi Kongres AS masih berlaku, Iran akan dipaksa pada akhirnya untuk membuat konsesi."
Anggota Senat dan Parlemen AS --yang secara resmi menerima salinan kesepkatan tersebuat pada Ahad-- akan mengkajinya dalam waktu 60 hari ke depan, sebelum mereka melakukan pemungutan suara apakh akan mencabut sanksi yang dijatuhkan atas Iran.
Pernyataan Netanyahu adalah yang terakhir dalam serangkaian pengutukan atas kesepakatan nuklir itu, yang diumumkan pekan lalu di Wina. "Saya kira tindakan yang benar ialah semata-mata tidak melanjutkan kesepakatan ini," kata Netanyahu kepada CBS pada Senin, di tengah wawancara yang disiarkan media AS dan mencela kesepakatan tersebut.
Netanyahu menambahkan, "Ada banyak yang harus dikerjakan untuk menghentikan agresi Iran dan kesepakatan ini bukan salah satunya."
Perdana menteri garis keras itu, penentang lama kesepakatan tersebut, percaya bahwa pencabutan sanksi atas Iran membersihkan jalan baginya untuk memiliki senjata nuklir. Dua negara lain termasuk Arab Saudi khawatir mengenai kemungkinan peningkatan pengaruh Iran di Timur Tengah.
Kesepakatan yang dicapai pada 14 Juli antara Iran dan enam negara besar --Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Tiongkok ditambah Jerman-- menempatkan Iran di jalur diredakannya sanksi tapi memberlakukan pembatasan lebih ketat atas program nuklirnya.
Sebagaimana disepakati Iran akan dihapuskan dari rejim sanksi yang berkaitan dengan nuklir secara bertahap, jika Republik Islam itu terbukti mematuhi kesepakatan tersebut selama 10 tahun ke depan.
Pada Senin, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mensahkan kesepakatan yang baru dicapai itu, sehingga meluncurkan proses bagi pencabutan sanksi PBB atas Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika