REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA -- Sebuah kebijakan yang diterapkan pemerintah Nigeria seputar pelarangan mengenakan jilbab menuai berbagai penolakan. Sebuah kelompok hak-hak sipil Nigeria memperingatkan larang tersebut bukan penawaran penyelesaian masalah aksi Boko Haram.
"untuk tetap fokus dalam perjuangan untuk mengakhiri pemberontakan dan tidak terganggu oleh orang-orang yang menyerukan larangan penggunaan jilbab," ujar Hajia Amina B Omoti, Presiden Nasional Federasi Asosiasi Muslim Wanita di Nigeria (FOMWAN) kepada Today.ng, dilansir dari OnIslam, Ahad (9/8).
Ia memohon kepada pemerintah Nigeria untuk memikirkan keputusan itu dengan lebih cermat lain. Menurutnya inisiatif pelarang jilbab akan mendapatkan tentangan dari seluruh umat Islam di Nigeria.
Peraturan untuk melarang menggunakan jilbab telah membuat geram para pemimpin Muslim Nigeria. Mereka menolak keputusan tersebut dan tetap menjaga wanita Muslim untuk menggenakan jilbab, serta mendesak pemerintah untuk lebih menghormati wanita.
Mereka meminta pemerintah untuk fokus melacak pemberontakan Boko Haram yang telah meresahkan masyarakat Nigeria bagian utara sejak 2009. Omoti menilai, bahwa sebuah kesalahan jika pemerintah mengaitkan jilbab dengan perbuatan terorisme.
Masalah pelarangan jilbab muncul di Nigeria dimulai ketika serangan yang baru-baru ini terjadi dilakukan oleh seorang wanita Muslim mengenakan jilbab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
