REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, mengatakan kalau Mesir menolak proposal Qatar untuk menengahi rezim Mesir dan melarang kelompok Ikhwanul Muslimin.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Ahmed Abu Zeid, menegaskan kalau Mesir benar-benar menolak campur tangan asing dalam urusan dalam negeri, dan menganggap pernyataan Menteri Luar Negeri Qatar tidak dapat diterima.

"Semua orang Mesir telah menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris dan tidak ada cara untuk bernegosiasi atau menerima mediasi asing," kata dia seperti dilansir The Cairo Post.

Sementara dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi al-Arabi yang berbasis di London, Menteri Luar Negeri Qatar Khaled al-Attiyah menuturkan jika negaranya bisa menjadi mediator antara anggota Ikhwanul Muslim yang dilarang, dengan rezim Mesir selama Doha dan Kairo memiliki hubungan baik.

Sebelumnya, pada bulan Desember tahun 2013, pemerintah sementara Mesir menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris.

Setelah penggulingan mantan Presiden Islam Mohamed Morsi pada 3 Juli 2013, Qatar, sekutu penting dari Ikhwanul Muslimin, mengutuk kejatuhannya oleh tentara. Hal tersebut juga diikuti protes massal yang disebut-sebut akan mengakhiri pemerintahan Ikhwanul Muslimin, pada Juni 2013.

Sejak saat itulah hubungan antara kedua belah pihak menegang.

Namun, hubungan itu sebenarnya sudah membaik berkat mediasi, yang dilakukan oleh Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Aziz. Mediasi tersebut mengusulkan Qatar dan jaringan tv milik negaranya, al Jazeera, tidak harus ikut campur dalam urusan dalam negeri Mesir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika