REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Tenaga Kerja Prancis Francois Rebsamen mengatakan akan mengundurkan diri pekan depan untuk menjabat sebagai Wali Kota Dijon, Senin (10/8).
Keputusan tersebut memaksa Presiden Francois Hollande mencari pengganti untuk mengatasi angka pengangguran yang tinggi. Rebsamen mengatakan kepada harian Le Parisien ia akan menyerahkan pengunduran dirinya pada 19 Agustus mendatang, setelah pertemuan kabinet berikutnya.
"Saya tidak pernah bermimpi menggabungkan pekerjaan menteri tenaga kerja dan Wali Kota Dijon. Saya tahu dengan baik tidak ada seorang pun yang dapat menggabungkan dua pekerjaan itu dan saya juga tidak pernah mempertimbangkannya," kata Rebsamen.
Pengangguran di Prancis bertahan di angka sekitar 10 persen dan Hollande mengatakan ia tidak akan maju kembali dalam pemilihan presiden pada 2017 jika ia tidak berhasil mengubah gejala tersebut.
Pemerintah menaruh harapan untuk mengurangi pengangguran pada dua reformasi kunci. Satu set upaya reformasi, yang disebut berdasarkan nama Menteri Ekonomi Emmanuel Macron, bertujuan membuka ekonomi Prancis yang secara tradisional dinilai lebih tertutup dibandingkan beberapa negara tetangganya.
Selanjutnya, dikenal sebagai Pakta Pertanggungjawaban, yaitu kesepakatan dengan para pebisnis besar untuk menciptakan lapangan kerja dengan imbalan keringanan pajak. Namun, kesepakatan tersebut telah memicu kemarahan dari Partai Sosialis pimpinan Hollande.
Pasar tenaga kerja telah tertatih-tatih oleh lambannya pertumbuhan di negara ekonomi terbesar kedua zona Eropa tersebut. Para ekonom memperkirakan diperlukan pertumbuhan tahunan sebesar 1,5 persen untuk menurunkan angka pengangguran.
Bagaimanapun pada kuartal pertama 2015, ekonomi Prancis memberikan kejutan positif karena tumbuh sebesar 0,6 persen, menurut angka resmi terbaru yang tersedia. Bank sentral negara itu juga memperkirakan pada Senin, kuartal ketiga tahun ini akan mencatat pertumbuhan 0,3 persen sama dengan perkiraan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika