REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Utusan khusus PBB untuk Libya Bernardino Leon pada Selasa (11/8), mengusulkan waktu yang ideal bagi pihak bertikai di Libya menyepakati pemerintah persatuan nasional. Rencananya kesepakatan akan dicapai dalam tiga pekan ke depan dan penandatanganan perjanjian perdamaian akan dilakukan pada pekan pertama September.

Namun, Leon mengatakan dalam konferensi pers di Jenewa, kesepakatan ini bergantung pada kemauan politik, kebijaksanaan dan kreativitas semua pihak untuk membawa nama baik dan proposal kesepakatan ke meja perundingan.

Leon mengatakan, PBB senang melihat semua pelaku utama hadir untuk melangsungkan pembicaraan damai di Swiss. Ia juga berharap dalam beberapa hari mendatang pihak bertikai Libya akan duduk bersama melakukan pembicaraan.

"Kemudian mendukung suara akhir dan penandatanganan perjanjian bisa terjadi pada pekan-pekan pertama September sehingga kesimpulan akhir dari proses ini bisa dicapai sebelum kami (PBB) menggelar Sidang Umum PBB," katanya.

Anggota pemerintah Libya di Tobruk dan pemimpin regional telah menandatangani kesepakatan damai di Maroko, awal Juli. Leon juga telah mendesak pemerintah Tripoli menandatangani kesepakatan persatuan.

Dalam tiga pekan ke depan, Leon mengatakan ia ingin semua pihak mencoba mencapai kesepakatan pemerintah persatuan. Mereka juga diminta memprioritaskan pada komposisi, anggaran, dewan negara dan pengaturan keamanan.

Libya telah jatuh ke dalam kekacauan setelah perang saudara pecah pada 2011, pasca berakhirnya empat dekade pemerintahan diktator Moammar Qadafi. Pemerintahan terpecah ada yang berbasis di kota timur, Tobrk, sejumlah kekuasaan lokal, dan pemerintah milisi di Tripoli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika