REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Komisi Khusus Penyelidikan Korupsi Serikat Pekerja di Australia kini menjadi sorotan setelah komisionernya Dyson Heydon dijadwalkan berbicara dalam acara Partai Liberal yang kini berkuasa.
Mantan Hakim Agung Dyson Heydon disoroti karena ia dikabarkan setuju menjadi pembicara dalam pengumpulan dana Partai Liberal. Padahal posisinya sekarang mensyaratkan dia harus netral.
Komisi Khusus bernama Royal Commission into Trade Union Governance and Corruption ini dibentuk Pemerintahan PM Tony Abbott untuk memeriksa penyalahgunaan dana pada berbagai organisasi serikat pekerja.
Namun, karena secara tradisional serikat pekerja biasanya mendukung Partai Buruh yang kini beroposisi, Komisi Khusus tersebut oleh kalangan oposisi disebut sebagai upaya pemerintah menekan lawan-lawan politiknya.
Hakim Heydon ditunjuk PM Abbott untuk memimpin Komisi Khusus ini dengan pertimbangan kredibilitas dan reputasinya sebagai hakim sangat dikenal di Australia.
Namun, sebuah acara pengumpulan dana yang akan digelar Partai Liberal negara bagian New South Wales di Sydney bulan ini, memasukkan nama Heydon sebagai pembicara utama. Ketika hal ini dimuat di berbagai media lokal, Kamis (13/), juru bicara Hakim Heydon menegaskan ia membatalkan hadir dalam acara partai tersebut.
Pemimpin Oposisi Bill Shorten awal tahun ini diperiksa di depan Komisi Khusus atas berbagai perannya sebagai mantan pengurus serikat pekerja. Dengan terungkapnya hal ini, Partai Buruh kini meminta agar Komisi Khusus dibubarkan karena tidak bisa lagi dijamin netralitasnya.
Hal serupa juga ditegaskan Partai Hijau, yang menegaskan jika seorang hakim terlibat dalam pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak penuntut, maka kasus yang sedang ditanganinya dengan sendirinya gugur keabsahannya.
"Segala dalih mengenai independensi komisi ini sekarang tidak berlaku lagi, makanya komisi ini harus dibubarkan segera," ujar Adam Bandt dari Partai Hijau.
Namun Jaksa Agung George Brandis membela Hakim Heydon dengan mengatakan keputusannya untuk batal hadir dalam acara Partai Liberal itu dengan sendirinya mengakhiri masalah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
