REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu mengatakan tak ada kemungkinan bagi pembentukan pemerintah koalisi Turki setelah pertemuan dengan pemimpin Partai Gerakan Nasional (MHP) Devlet Bahceli, Senin (17/8).
Pemimpin MHP menolak membentuk pemerintah koalisi dengan Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP)yang berkuasa. Bahceli juga keberatan dengan pemerintah minoritas AKP.
"Tampaknya tak mungkin mewujudkan pemerintah koalisi," kata Davutoglu.
Ia dijadwalkan bertemu dengan anggota AKP dan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan jika perlu ia akan mengembalikan mandatnya bagi pembentukan pemerintah.
AKP telah mengadakan beberapa babak pembicaraan dengan oposisi utama Tukri, Partai Rakyat Republik (CHP) untuk membentuk pemerintah koalisi. Tapi pembicaraan gagal sebab CHP tak mau menerima pemerintah pemilihan jangka pendek dan meminta koalisi empat tahun.
Ahmet Davutoglu, pemimpin AKP dan Perdana Menteri, secara resmi diberi tugas oleh Presiden Erdogan pada 9 Juli untuk memulai babak perundingan dengan partai politik lain.
Presiden Turki tersebut mungkin menyerukan pemilihan umum sela jika tak ada partai yang menyetujui kesepakatan koalisi yang bisa berfungsi dengan masa 45 hari. Masa pembentukan itu akan berakhir pada 23 Agustus.
Selama pemilihan umum nasional 7 Juni, tak ada satu partai pun yang meraih kursi mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintah satu partai sehingga membuat AKP tak bisa memimpin sendirian saja. Hasil tersebut untuk pertama kalinya sejak AKP memangku jabatan pada 2002.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
