REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pakar PBB bidang hak asasi manusia dan materi berbahaya mengkritisi transparansi Cina dalam tragedi Tianjin, Kamis (20/8). Pelapor Khusus PBB Baskut Tuncak mengatakan pemerintah Cina kurang transparan dalam memberi informasi yang sebenarnya bisa mencegah bencana.
Tuncak meminta Cina memastikan transparansi dalam penyelidikan. Cina juga diminta mematuhi standar penyelidikan internasional seperti penyebaran informasi tepat waktu dan efektif.
"Bencana ini adalah contoh betapa informasi terkait substansi berbahaya sangat perlu untuk melindungi, menghormati dan menghargai HAM," kata Tuncak, dikutip BBC.
Menurutnya, bencana bisa dihindari dengan adanya transparansi informasi. Ia mengatakan larangan atau pembatasan peliputan media dan akses pada informasi bisa menambah jumlah korban. Otoritas Cina telah dikritik habis-habisan karena dinilai tidak jelas menginformasikan risiko kontaminasi di zona ledakan.
Masyarakat juga mempertanyakan mengapa gudang bahan kimia berbahaya bisa berada di dekat permukiman warga. Gudang milik Ruihai International Logistics terletak kurang dari satu km dari tiga kompleks permukiman warga.