REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) pada Rabu (19/8) mengedarkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengusulkan embargo senjata terhadap Sudan Selatan jika Presiden Salva Kiir menolak menandatangani perjanjian perdamaian untuk mengakhiri perang saudara.
Resolusi akan dijatuhkan jika Kiir terus menunda penandatanganan kesepakatan perdamaian sebelum batas akhir pada 1 September mendatang. Dewan Keamanan diperkirakan memberikan suara terkait resolusi itu dengan batas waktu tersebut.
"Pemikiran dari rancangan resolusi itu ialah untuk mengubah perilaku Presiden Kiir dalam 15 hari ke depan. Satu pilihan tersisa untuk dibuat dan itu adalah pilihan untuk perdamaian," kata pejabat AS kepada wartawan.
Resolusi itu akan mencakup embargo senjata terhadap negara termuda di dunia itu serta menargetkan larangan perjalanan dan pembekuan aset.
Duta Besar AS untuk PBB Susan Rice mengancam menerapkan sanksi pada Selasa setelah Kiir menolak menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan.
Pemimpin pemberontak Riek Machar menandatangani kesepakatan pada Senin. Namun Kiir hanya memaraf sebagian saja dari kesepakatan itu sebelum mengatakan ia akan menyelesaikan penandatanganan selanjutnya.
Pada Rabu, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Menlu John Kerry telah berbicara dengan Kiir untuk meyakinkannya agar menandatangani kesepakatan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
