REPUBLIKA.CO.ID, JUBA --  Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, akhirnya menandatangani kesepakatan damai dengan pemberontak setelah lebih dari sepekan menolak melakukannya. Penandatanganan itu dilakukan saat upacara di ibu kota Juba, Rabu (26/8).

Presiden Kenya, Uganda, dan perdana menteri Ethiopia yang membantu menengahi perundingan ini berada di acara penandatanganan perjanjian tersebut. Sebelumnya, pemimpin pemberontak Riek Machar telah menandatangani kesepakatan di ibu kota Ethiopia pekan lalu.

Tetapi pada hari yang sama Kiir mengatakan bahwa pemerintahnya membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari teks. Sebelumnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengambil tindakan segera jika Kiir tidak menandatangani perjanjian pada hari Rabu.

Wartawan Al Jazeera yang melaporkan dari Juba, mengatakan langkah itu memiliki potensi sangat penting. Selain itu bisa mengubah kehidupan ratusan ribu orang yang terdampak perang saudara.

"Namun, beberapa komandan telah memisahkan diri dari pemimpin pemberontak Machar dan mereka mengatakan perjanjian damai tidak berarti apa-apa bagi mereka. Itu tidak berarti bahwa perjanjian itu akan mengakhiri pertempuran," katanya seperti dikutip dari laman Al Jazeera, Kamis.

Sudan Selatan telah berperang sejak Desember 2013. Kemudian pecah perpecahan karena terjadi pemberontakan kekerasan yang dipimpin oleh Machar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika