REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB sedang membahas rancangan resolusi untuk mengatasi krisis akibat munculnya gelombang imigran yang melintasi Mediterania ke Eropa.
Utusan Rusia, Duta Besar Vitaly Churkin, Rabu (2/9), mengatakan langkah baru tersebut mungkin akan baik disetujui bulan ini saat Rusia mengambil alih posisi sebagai ketua DK PBB.
Isi dari rancangan terbaru tersebut akan sedikit berbeda dari rancangan resolusi sebelumnya di mana akan memungkinkan pasukan angkatan laut Uni Eropa menekan para penyelundup imigran yang beroperasi di wilayah perairan Libya.
Churkin mengatakan resolusi baru tersebut akan membuat kesepakatan dengan tindakan yang diambil di laut lepas, di luar wilayah perairan Libya.
Ia tidak memberikan rincian terkait hal itu, namun para diplomat mengatakan langkah yang disusun Inggris akan mengizinkan penyitaan kapal yang dioperasikan di perairan internasional oleh para penyelundup imigran.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini telah pergi sebelum DK meminta PBB mendukung rencana Eropa pada Mei lalu untuk menghadapi krisis imigran dengan menggunakan kekuatan militer terhadap para penyelundup.
Namun, rancangan resolusi tersebut memerlukan persetujuan dari pemerintah Libya dan karena kekacauan politik di negara itu, pemerintah Libya yang diakui secara internasional tidak mengontrol wilayah pesisir.
Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), lebih dari 350 ribu orang telah mempertaruhkan nyawa mereka melintasi Mediterania tahun ini.