REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (3/9) menyerukan parlemen Lebanon memilih presiden baru untuk membantu meringankan krisis politik.
Jabatan presiden Lebanon sudah kosong sejak Mei 2014. Namun, anggota parlemen kembali gagal memilih presiden baru dan akhirnya buntu.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin mengatakan setelah mendengar laporan dari utusan PBB Sigrid Kaag, sebanyak 15 anggota dewan menyatakan setuju dan mendukung pemerintah Lebanon.
“Anggota dewan menyerukan parlemen untuk bertemu dan memilih presiden sesegera mungkin untuk mengakhiri ketidakstabilan konstitusi,” kata Churkin seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Kamis (3/9).
Pertemuan terkait krisis Lebanon diperkirakan berlangsung di sela-sela pertemuan pemimpin PBB di akhir bulan ini. Kebuntuan pemilihan presiden Lebanon semakin diperparah dengan protes pengumpulan sampah di kota dan elit politik Lebanon yang melakukan protes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika