REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Pendukung partai berkuasa Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menyerbu kantor pusat surat kabar Hurriyet di Istanbul setelah menuduh harian itu keliru mengutip pernyataan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan, Ahad (6/9).
Sekitar 150 orang meneriakkan slogan-slogan yang mendukung AKP dan melempari kantor Hurriyet di Distrik Bagcilar, Istanbul dengan batu, merobohkan jendela, dan pintu depan kantor itu.
Polisi antihuru-hara turun tangan untuk membubarkan kelompok, kata Hurriyet di lamannya. Serangan itu terjadi setelah sejumlah tentara Turki tewas pada Ahad dalam serangan besar di Distrik Daglica, sebelah tenggara Provinsi Hakkari, dan diduga telah dilakukan oleh milisi Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Mengomentari kerusuhan baru-baru di Turki, Erdogan mengatakan akan berbeda jika warga memberikan suara kepada partainya dari 400 kursi yang diperebutkan untuk kekuasaan tunggalnya pada pemilu 7 Juni lalu.
"Jika partai telah mendapat 400 kursi dalam pemilu dan mencapai jumlah yang diperlukan di parlemen untuk mengubah konstitusi, situasi akan berbeda," katanya dalam wawancara langsung dengan saluran televisi pro-pemerintah A-Haber.
Hurriyet mengemukakan dalam sebuah kicauan di jejaring sosial pernyataan-pernyataan Erdogan berhubungan dengan serangan di Daglica, dengan mengatakan, "Komentar atas peristiwa Daglika dari Erdogan: Ini tidak akan terjadi jika 400 mandat telah dimenangkan".
Sehari kemudian kicauan tersebut dihapus oleh surat kabar itu setelah mendorong kampanye oleh para pendukung AKP yang menyerukan protes terhadap Hurriyet.
Di masa lalu, presiden telah berulang kali mengkritik Grup Media Dogan yang memiliki Hurriyet karena tidak selaras dengan pemerintah. Serangan terhadap surat kabar tersebut muncul di tengah kekhawatiran atas kebebasan pers di Turki dan penggunaan pengadilan oleh presiden untuk mengejar wartawan yang mengkritiknya.
Erdogan telah mengimbau para pendukungnya untuk membantu memilih 400 anggota parlemen AKP dalam pemilihan Juni lalu, yang akan memberinya dukungan untuk menyusun kembali konstitusi dan memberikan kekuasaan eksekutif penuh kepada dirinya. Ia saat ini telah menyerukan pemilihan baru pada 1 November mendatang.
Para kritikus menuduh Erdogan meluncurkan operasi militer lintas perbatasan terhadap PKK dengan tujuan mengumpulkan suara dari pihak nasionalis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika