REPUBLIKA.CO.ID,GAZA -- Hamas membantah tuduhan faksi Palestina lain yang menyebut mereka hendak mendirikan negara sendiri di Jalur Gaza.
Sebelumnya sejumlah faksi menuduh Hamas hendak mendirikan negara, sebagai bagian dari kesepakatan jangka panjang dengan Israel.
Moussa Abu Marzouk, anggota biro politik Hamas mengatakan, Hamas tidak memiliki perhatian untuk menerima tawaran pemisahan Gaza dengan wilayah pendudukan Tepi Barat dengan konsesi apapun.
"Kami sudah menyatakan berulangkali," ujarnya. "Setiap kesepakatan dengan Israel yang kita setujui dengan faksi Palestina, harus diikuti dengan pembukaan perbatasan Gaza, menghentikan blokasi Israel-Mesir di Gaza, mengizinkan bandara Gaza beroperasi, mengizinkan pengiriman bahan material bangunan dan memberi lampu hijau pemulihan pelabuhan Gaza," ujarnya.
Sejak 2007, Israel dengan bantuan Mesir telah memperketat blokade Jalur Gaza di udara, darat dan laut. Embargo ini membuat kebutuhan pasoka komoditas seperti makanan, bensin, medis, dan bahan material berkurang jauh.
Pada Agustus tahun lalu, Israel menandatangani gencatan senjata dengan faksi Palestina, termasuk Hamas. Gencatan senjata tersebut mengakhir gempuran Israel ke Jalur Gaza yang telah menyebabkan lebih dari 2.100 warga Palestina tewas. Akhir pekan lalu, Marzouk juga membantah jika Hamas telah memiliki kesepakatan jangka panjang dengan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika