REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak permintaan pemimpin oposisi Israel untuk menampung pengungsi Suriah dengan alasan negaranya terlalu kecil untuk menerima mereka, Ahad (6/9).
Pemimpin oposisi utama Partai Serikat Zionis, Isaac Herzog meminta para pemimpin Israel menyerap para pengungsi dari pertempuran di Suriah, negara tetangga di utara yang dianggap Israel sebagai negara musuh.
Saat memberikan pernyataan terbuka dalam sidang kabinet, Netanyahu mengatakan Israel tidak bersikap masa bodoh dengan tragedi kemanusiaan para pengungsi Suriah. Ia menyatakan rumah sakit Israel telah memberikan perawatan bagi orang-orang yang mengalami luka-luka sejak perang saudara.
"Tapi, Israel adalah negara kecil, tidak memiliki wilayah dan kependudukan yang luas," kata perdana menteri berhaluan sayap-kanan itu.
Menurut dia, menampung para pengungsi Arab akan merusak keseimbangan demografi di negara dengan mayoritas penduduk beragama Yahudi itu. Kendati tidak ada imbauan dunia internasional agar Israel membuka perbatasannya bagi para warga Suriah, Herzog mengatakan Netanyahu memiliki kewajiban moral untuk menerima pengungsi.
"Perdana menteri rakyat Yahudi (seharusnya) tidak menutup hatinya dan pintu-pintu gerbang di saat orang-orang lari menyelamatkan diri, dengan menggendong bayi, dari penganiayaan," kata Herzog.
Dengan menyebut bahaya yang dihadapi para pengungsi Palestina, yang telah lama tinggal di kamp-kamp Suriah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan mereka perlu diizinkan masuk ke Tepi Barat yang diduduki Israel.
Dalam sidang kabinet, Netanyahu mengaitkan pernyataan soal pengungsi Suriah dengan mengatakan Israel lebih lanjut harus mengamankan perbatasan-perbatasannya dari para migran Afrika dan gerilyawan.
Ia mengumumkan dimulainya pembangunan pagar yang baru sepanjang 30 kilometer di perbatasan dengan Yordania. Israel dan Yordania menandatangani perjanjian perdamaian pada 1994.
Israel telah menyelesaikan pagar sepanjang 230 kilometer di perbatasan dengan Mesir pada 2013. Kedua negara menandatangani kesepakatan damai pada 1979.
Ikuti Whatsapp Channel Republika