REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Amnesty International menyerukan perubahan drastis kebijakan dalam penanganan krisis pengungsi Timur Tengah di Eropa. Amnesty mengkritik respon para pemimpin negara Eropa yang dianggap kacau.

"Tingkat penderitaan pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan dan pelanggaran HAM telah mencapai level tertinggi sejak Perang Dunia Kedua," kata Direktur Amnesty Internastional untuk Eropa dan Asia Tengah John Dalhuisen seperti dikutip laman Al Arabiya, Rabu (9/9).

Kelompok hak asasi manusia mendesak para pemimpin Eropa menjamin akses bagi para migran yang mengungsi dari konflik. Amnesty juga meminta revisi undang-undang Uni Eropa yang membatasi kebebasan pencari suaka di Benua Biru itu.

Kelompok yang berbasis di London ini memperkirakan butuh sekitar 1,38 juta hunian sementara bagi pengungsi selama dua tahun ke depan.  "Ada krisis pengungsi global yang tidak hanya krisis pengungsi di Eropa. Para pemimpin Uni Eropa tidak bisa mengabaikan ini atau berpaling dari konsekuensi ini," ujarnya.

Kanselir Jerman Angela Merkel pada Selasa menyambut baik rencana Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker untuk merelokasi pengungsi dari negara-negara anggota Uni Eropa yang kewalahan menampung migran. Tetapi ia mengatakan langkah itu hanya tindakan penting pertama.

Juncker mengajukan kuota wajib bagi negara-negara Uni Eropa yaitu Jerman dan Prancis untuk mengambil sekitar setengah dari 120 migran yang saat ini berada di Yunani dan Italia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika