REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Situasi di Turki semakin menegang. Selahatin Demirtas, pemimpin partai pro-Kurdi HDP menuding partai berkuasa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) sedang mendorong Turki ke jurang perang sipil.
Ia mengatakan, pendukungnya menghadapi ancaman "hukuman mati tanpa lewat pengadilan". Ini setelah kerumanan massa menyerang dan membakar markas mereka di Ankara.
Anggota kongres Partai HDP memprotes sikap polisi yang hanya berdiam diri saat aksi pembakaran berlangsung. "Polisi hanya diam dan melihat," katanya. Tak hanya markas HDP, kelompok nasionalis juga menyerang dua surat kabar Hurriyet dan Dailly Sabar.
Kendati tidak ada yang tewas dalam aksi protes massa nasionalis itu, namun insiden ini menunjukkan kerentanan keamanan Turki.
Demonstran menuding HDP atau Partai Demokrasi Turki sebagai kaki tangan dari milisi Partai Pekerja Kurdistan (PKK). PKK dianggap bertanggung jawab atas serangan terhadap aparat. Demirtas membantah HDP menjadi bagian dari PKK.
Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu melalui status di Twitter mengecam serangan terhadap institusi partai politik, media, dan properti sipil.
Namun menurut Demirtas perdana menteri dan presiden sudah mengambil keputusan untuk memulai perang dan mengintensifkannya. Ia pun menuduh pemimpin AKP berada di balik serangan itu.
Pada Selasa, 14 polisi kehilangan nyawa mereka dalam serangan bom yang menyasar minibus di perbatasan sebelah timur. Sehari sebelumnya 16 tentara juga tewas dalam serangan bom PKK.
Turki mengubah kebijakan pertahanannya pada Juli lalu. Pemerintah Ankara menyatakan bersikap aktif dalam operasi militer melawan militan Kurdi dan ISIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
