REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi resmi memberhentikan 123 wakil menteri dan pemimpin umum, Rabu (9/9). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi yang bertujuan mengurangi korupsi dan salah urus Irak.

Dengan didukung protes menuntut pelayanan yang lebih baik dan seruan perombakan dari ulama Syiah Irak yang paling senior, Abadi melakukan perombakan besar-besaran.

Dia telah mengubah sistem yang semula berdasarkan kuota sektarian dan etnis sehingga sering memberikan jabatan tinggi kepada calon tidak memenuhi syarat. Dari sistem itu akhirnya mendorong pejabat melakukan korupsi.

Namun, Abadi tidak menyebutkan kementerian mana saja yang akan terkena perombakan. Tetapi ia mengatakan pejabat senior akan pensiun atau status administrasi mereka disesuaikan.

‘’Bawahan dari pejabat dan pemimpin yang diberhentikan akan mengambil alih tanggung jawab mereka sampai struktur kementerian ditinjau dan mendapatkan pengganti,’’ ujarnya seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Kamis (10/9).

Dalam reformasi yang dilakukan sejak bulan lalu, Abadi memberhentikan tiga wakil presiden Irak dan tiga posisi wakil perdana menteri. Ia juga memecat sepertiga dari kabinetnya, memotong jumlah keamanan politisi dan fasilitas lainnya.

Tetapi kritikus mengeluh perubahan jabatan belum berdampak pada kehidupan rakyat dan memperingatkan beberapa tindakan yang inkonstitusional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika