Ahad 13 Sep 2015 00:52 WIB

IDB dan OKI Puji Indonesia

Rep: Nasihin Masha/ Red: Dwi Murdaningsih
IDB dan OKI memberikan apresiasi atas peran aktif Indonesia.
Foto: Tim komunikasi presiden
IDB dan OKI memberikan apresiasi atas peran aktif Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Dua lembaga internasional yang berpusat di Kawasan Timur Tengah, yakni Islamic Development Bank (IDB) dan Organisasi Konferensi Negara-Negara Islam (OKI) memberikan pujian kepada Indonesia. Pujian itu diberikan atas peran aktif yang dilakukan Indonesia sebagai anggota kedua lembaga tersebut. Pujian diberikan saat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan kedua pimpinan lembaga internasional tersebut yang dihelat di Istana Raja Faisal Jeddah, Sabtu (12/9).

Dalam pertemuan Presiden dengan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al-Madani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan kepada pers bahwa IDB sangat menghargai peran aktif Indonesia sejak kelahiran hingga saat ini. "IDB bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia, demikian pula sebaliknya, karena Indonesia ikut membidani lahirnya IDB," ujar Retno.

Indonesia, kata Menlu, berkomitmen untuk menjadi tuan rumah dari pertemuan tahunan IDB yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Mei 2016. Di sela-sela pertemuan itu nantinya dilakukan workshop mengenai masalah capacity building.

Presiden IDB dalam pertemuan itu, berharap dilakukan rekativasi kerjasama antara Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dengan kamar dagang negara-negara Arab. Retno mengatakan Indonesia saat ini sedang menggarap dialog strategis dengan negara-negara di kawasan Teluk.

"Hal ini akan menambahkan bagi bobot rekativasi kerjasama antara KADIN dengan kamar dagang negara-negara Arab," ujar Retno.

Kedua belah pihak juga membahas mengenai masalah program Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk fase yang kedua yang berjalan dari tahun 2014-2019 dengan nilai 5 miliar dolar AS. Di fase pertama, program ini berjalan dengan investasi 2 miliar dolar AS.

MCPS adalah merupakan kerangka kerjasama antara IDB Group dengan Pemerintah Indonesia dengan lingkup kerjasama yang tidak hanya meliputi sektor pemerintahan, namun juga termasuk sektor swasta. Dalam fase kedua ini, pemerintah meletakkan bobot pada pembangunan infrastruktur.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement