REPUBLIKA.CO.ID,  JENEWA -- Politikus Partai Keadilan dan Kebebasan, sayap politik Ikhwanul Muslimin menemui pejabat Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa baru-baru ini. Dalam pertemuan itu politikus IM memainta PBB membentuk komisi penyelidikan atas pelanggaran hak asasi manusia di Mesir.

"Strategi kami adalah memastikan semua orang sadar akan situasi di Mesir, kendati rezim Sisi menutup mata atas kritikan komunitas internasional," ujar Yahya Hamed, mantan menteri investasi dalam pemerintahan terguling Muhammad Mursi kepada Middle Eas Eye, kemarin.  "Kami akan tetap menekan rezim dengan mengungkapkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi."

Delegasl yang didampingi oleh pengacara internasional turut menyerahkan laporan setebal 47 halaman mengenai pelanggaran HAM di Negara Piramida itu.

Abdul Fattah al-Sisi yang kini menjabat sebagai presiden, menggulingkan tokoh Ikhwanul Muslimin Muhammad Mursi melalui sebuah kudeta pada 2013 lalu. Pascakudeta Sisi mengecap IM sebagai organisasi teroris dan menangkapi satu per satu anggota dan pemimpin mereka.

Dalam sebuah kajian pada November lalu, sejumlah negara kuat, termasuk AS dan Inggris mengecam pelanggaran hak asasi manusia di Mesir. Baru-baru ini Duta Besar Inggris di Mesir juga mengkritisi vonis pengadilan Kairo terhadap jurnalis Aljazirah.

"Langkah yang dilakukan Mesir telah menyebabkan pelanggaran terhadap kebebasan ekspresi," ujar Utusan As di Dewan Hak Asasi Manusia AS PBB, Keith Harper November lalu.

Kendati mengkriti rezim Mesir, AS tetap membangun hubungan dengan Kairo. Paman Sam menilai Mesir masih sebagai sekutu penting di kawasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika