REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Puluhan aktivis Lebanon menggelar protes di luar gedung Kementerian Keuangan di Beirut, Selasa (15/9). Mereka menuntut pemerintah Lebanon melawan korupsi dan tidak menggaji anggota parlemen yang ilegal.
Para pengunjuk rasa berusaha untuk memasuki gedung. Tapi aparat keamanan dengan cepat mencegah mereka dan menutup pintu.
Demonstran terus meneriakkan slogan melawan korupsi. Mereka juga memprotes Kementerian Keuangan dan meminta berhenti membayar gaji anggota parlemen Lebanon.
Para pengunjuk rasa menilai anggota parlemen yang terpilih pada 2009 adalah tidak sah. Anggota parlemen secara ilegal diperpanjang hingga dua kali. Anggota dewan juga gagal mengesahkan aturan untuk pemilihan presiden.
Sudah lebih dari setehun, Lebanon tidak memiliki presiden. "Ada 182 anggota parlemen dan mereka belum melakukan pekerjaan mereka" kata seorang aktivis kelompok ‘Kami Ingin akuntabilitas’, Neamat Bader al-Deen seperti dikutip laman Al Arabiya, Selasa (15/9).
Dia memperkirakan jutaan dolar AS mengalir ke anggota parlemen yang belum bekerja. Dewan tidak melaksanakan tugasnya meninjau kebijakan pemerintah, menyetujui anggaran atau memilih presiden.
"Mengapa orang tidak melakukan pekerjaan mereka dibayar, sementara yang lain tidak mendapatkan gaji mereka," ujar kelompok tersebut.