REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Dukungan warga Jepang kepada Perdana Menteri Shinzo Abe turun hanya beberapa hari setelah koalisi pemerintahan berhasil mendorong pengesahan undang-undang pertahanan, Senin (21/9).
Pada Sabtu, parlemen Jepang mengesahkan undang-undang pertahanan, yang mengizinkan pemerintah terlibat dalam perang di negara lain untuk pertama kali sejak Perang Dunia II.
Dalam jajak pendapat surat kabar dengan tiras terbanyak di Jepang Yomiuri Shimbun, dukungan warga kepada pemerintahan Abe turun empat angka menjadi 41 persen jika dibandingkan dengan hasil survei sama pada pertengahan Agustus.
Lebih jauh, tingkat ketidak-puasan warga Jepang juga naik menjadi 51 persen. Dalam jajak pendapat yang berbeda dari surat kabar Asahi Shimbun, dukungan untuk pemerintah turun satu poin menjadi 35 persen dibandingkan dengan satu pekan sebelumnya. Sementara itu tingkat ketidakpuasan naik tiga poin menjadi 45 persen.
Di sisi lain, survei dari surat kabar bisnis Nikkei menunjukkan dukungan pemerintah turun lebih tajam, yaitu enam poin menjadi 40 persen sementara tingkat ketidakpuasan naik tujuh poin menjadi 47 persen.
Sebagian besar responden dari ketiga jajak pendapat itu menyuarakan ketidaksetujuan atas Abe yang tidak menjelaskan secara rinci alasan kenapa pemerintah bersikeras dengan undang-undang pertahanan baru.
Undang-undang itu memang sempat memicu protes keras dari puluhan ribu warga Jepang. Selain itu, beberapa negara tetangga juga sudah mulai menyuarakan kekhawatiran.
Meski demikian, surat kabar Yimouri menuliskan para pendukung Abe lega karena popularitas tokoh yang mereka dukung hanya turun beberapa persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika