REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Australia pada Senin (21/9), mengambil sumpah senator Marise Payne sebagai perempuan menteri pertahanan pertama, yang akan mengawasi kerja sama militer buka-tutup di dua negara dan sejumlah kontrak pertahanan paling penting di negara itu dalam suatu generasi.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull pekan lalu mendepak rival lamanya Tony Abbot sebagai pemimpin Partai Liberal mereka yang berkuasa, dengan menyebut gaya manajemen semerawut dan angka jajak pendapat yang suram.

Kabinet Turnbull yang diambil sumpahnya pada Senin beranggota lima perempuan, lebih dari dua kali dari jumlah sebelumnya. Dalam suatu pemutusan simbolik dari masa lalu, Turnbull memberhentikan beberapa menteri yang dipandang dekat dengan mantan Perdana Menteri yang telah berusia lanjut John Howard dari Partai Liberal.

Payne, yang menjabat menteri urusan layanann kemanusiaan dan mantan ketua urusan luar negeri parlemen, komite pertahanan dan perdagangan dan juga subkomite hak asasi manusia, menggantikan Kevin Andrews setelah lebih setahun di pertahanan.

Pertahanan telah menjadi suatu portofolio pintu bergulir selama lima tahun terakhir dan sangat memerlukan stabilitas karena menetapkan reformasi suatu jalur pipa pengadaan birokratis, kata Andrew Davies, direktur riset di Institut Kebijakan Stratgis Australia.

Abbot memusatkan pembuatan keputusan di kantornya dan mengunci para menteri pertahanannya dalam membuat keputusan-keputusan besar seperti memilih penggantian senilai 50 miliar dolar Australia (35,8 miliar dolar AS) untuk armada kapal selam Collins Class, kata Davies.

"Kabar baik bagi dia ialah bahwa bisnis utama departemen pertahanan, yang melakukan operasi-operasi militer tampaknya akan berjalan cukup baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika