REPUBLIKA.CO.ID, MaKKAH -- Setelah insiden di Mina yang menimbulkan korban jiwa lebih 700 jamaah haji, semua fokus kini tertuju pada pemerintah Arab Saudi sebagai pihak yang layak disalahkan. Dilansir dari OnIslam, pendiri Islamic Heritage Research Foundation yang berbasis di Makkah, Irfan al-Alawi, mengatakan kalau pemerintah audi seakan tidak memiliki petunjuk bagaimana mengatur orang-orang tersebut.
"Tidak ada pengendalian massa," kata al-Alawi. Dia merujuk pada insiden Kamis (24/9) yang mengakibatkan sekitar 717 jamaah meninggal dan 800 lebih terluka. Hal itu menjadi bencana terburuk dalam pelaksanaan haji selama 25 tahun belakangan.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Mansur al-Turki, menjelaskan kalau insiden itu juga terjadi ketika sebagian besar jamaah berada di persimpangan dua jalan di Mina. "Panas terik dan kelelahan dari para peziarah berkontribusi terhadap sebagian besar korban," ujar al-Turki.
Bencana itu menjadi yang terburuk kedua dalam pelaksanaan ibadah haji, setelah Juli 1990 ketika 1.426 jemaah tewas di terowongan dekat Mekkah.
Raja Salman memerintahkan pengkajian ulang dari organisasi haji,sementara sang putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Nayyef, yang memimpin komite haji kerajaan memulai proses penyelidikan.
"Kami telah menginstruksikan pihak berwenang untuk meninjau rencana operasi, untuk meningkatkan tingkat organisasi dan manajemen untuk memastikan para tamu Allah melakukan ritual mereka dengan nyaman dan mudah," terang Salman.
Sementara, Menteri Kesehatan Arab Saudi, Khaled al-Falih, menyalahkan para jemaah atas insiden yang terjadi, dengan menegaskan kalau jemaah mengikuti petunjuk kecelakaan itu bisa dihindari.