REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Upaya-upaya untuk mengevakuasi warga sipil sebagai bagian dari gencatan senjata enam bulan di titik masuk desa-desa Suriah terhenti pada Sabtu (26/9) kemarin.
Hal ini dikarenakan para pengunjuk rasa memblokir sebuah rute utama, kata Kelompok Observasi Hak Asasi Manusia Untuk Suriah.
"Puluhan orang memotong jalan yang akan digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dari Fuaa dan Kafraya, dua desa terakhir yang dikuasai rezim di barat laut Provinsi Idlib," kata Kepala Kelompok Observasi Rami Abdel Rahman dilansir AFP Ahad (27/9).
Sebuah kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi PBB mencakup desa-desa antara lain Fuaa, Kafraya, dan Zabadani, benteng pemberontak yang tersisa di sepanjang perbatasan Suriah dengan Lebanon tercapai pada Kamis (24/9) di antara pihak-pihak yang bertikai di Suriah.
Perjanjian tersebut meliputi penarikan pejuang pemberontak dari Zabadani ke Idlib, dalam pertukaran untuk evakuasi 10 ribu warga sipil dari Fuaa dan Kafraya.
"Evakuasi tersebut seharusnya mulai pagi ini, tetapi mereka telah menundanya sampai besok atau lusa," kata Abdel Rahman.
Para pemuda dari kota Saraqeb memblokir jalan yang akan digunakan Bulan Sabit Merah untuk mengawal para warga sipil keluar dari Fuaa dan Kafraya dan daerah di selatan ke wilayah yang dikendalikan rezim di Provinsi Hama, katanya.
"Beberapa dari mereka memprotes bahwa faktanya Saraqeb tidak termasuk dalam gencatan senjata dan lainnya memprotes gencatan senjata secara keseluruhan," tambahnya.
Saraqeb yang dikuasai oleh para pejuang oposisi secara teratur dibombardir oleh pesawat-pesawat militer dari rezim Suriah. Pada hari Sabtu (26/9) diketahui setidaknya enam serangan rezim udara menghantam kota itu, kata Kelompok Observasi.
Di tempat lain di Suriah, tujuh warga sipil tewas ketika tentara-tentara rezim menembakkan sebuah rudal yang menghantam sebuah lingkungan di pusat kota Homs. Kelompok Observasi itu mengatakan sebagian besar dari mereka yang tewas adalah anak-anak, dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika