REPUBLIKA.CO.ID, New YORK -- Setelah 13 tahun memenangkan kemerdekaan dari Indonesia, Timor Leste harus melakukan perjuangan lain. Negara itu harus memperjuangkan keadilan dengan tetangga yang lebih kuat, tapi kali ini di pengadilan.
Setelah dua tahun pembicaraan teknis yang tidak meyakinkan, Timor Leste pekan lalu mengumumkan memulai arbitrase dengan Australia. Keduanya bermasalah pada yurisdiksi bidang minyak bumi dasar laut dan sengketa tentang bagaimana membagi pendapatan minyak dan gas yang menguntungkan.
"Kami mengklaim apa yang menjadi milik kita. Ini adalah masalah kedaulatan dan keadilan," ujar Perdana Menteri Rui Maria de Araujo di sela-sela Sidang Umum PBB, Kamis (1/10).
Timor Leste, sebuah negara miskin dari 1,1 juta penduduk menjadi negara berdaulat pada 2002. Negara ini tergantung pada pendapatan minyak yang menyokong 90 persen dari ekonomi.
Dalam litigasi baru, Timor Leste bersengketa dengan hak eksklusif hukum dan perpajakan Australia. Australia mengatakan pekan lalu akan bertahan melawan tindakan hukum.
Perekonomian Timor Leste besar berasal dari tambang minyak Bayu Undan. Tambang tersebut telah dieksploitasi dalam dekade terakhir dan dibagi 90 persen untuk Timor Leste.
Sementara Australia menerima sisanya. Tapi tambang tersebut telah melewati puncak produksi dan akan mengering dalam waktu lima sampai 10 tahun
Pendapatan dari ladang minyak Greater Sunrise yang direncanakan akan dibagi 50-50 persen, tetapi 80 persen lahannya terletak di perairan Australia. Itu artiinya Australia akan mendapatkan bagian terbesar jika produksi dimulai.
Inti dari sengketa dengan Australia adalah lebih kepada perbatasan maritim kedua negara. Batas maritim Timor Leste berada jauh lebih dekat ketimbang Australia. Araujo ingin garis teritorial ditetapkan pada garis tengah antara mereka. Dengan begitu bidang minyak bumi akan lebih banyak dan memperoleh penghasilan lebih besar.
Araujo mengatakan, meskipun perselisihan politik atas pendapatan minyak dan perbatasan maritim hubungan dengan Australia baik. Ia bahkan telah mengundang Perdana Menteri baru Malcolm Turnbull untuk mengunjungi Timor Leste.
Ikuti Whatsapp Channel Republika