REPUBLIKA.CO.ID, MAROKO -- Faksi-faksi bertikai di Libya menyetujui dibentuknya pemerintah persatuan nasional untuk mengakhiri konflik yang merobek negara tersebut. Fayez al-Sirraj diajukan sebagai calon perdana menteri untuk pemerintahan persatuan tersebut.

Dilansir Al Jazeera, Utusan Khusus PBB di Libya Bernadino Leon menyajikan usulan pemerintah persatuan tersebut dalam konferensi pers pada Kamis (8/10). Kesepakatan ini dicapai setelah faksi-faksi saingan mengadakan pembicaraan di Maroko, setelah proses perdamaian yang ditengahi PBB tahun lalu.

Libya memiliki lebih dari satu pemerintahan sejak Agustus lalu, saat aliansi milisi dari Misrata mengambil alih ibu kota,Tripoli. Sementara kelompok pemerintah terusir yang diakui secara internasional beroperasi di kota Tobruk.

Kesepakatan yang ditengahi PBB menciptakan pemerintahan bersatu telah disetujui. Pemerintahan tersebut terdiri dari gabungan faksi-faksi Libya.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak saingan akan mengakui parlemen di Tobruk sebagai otoritas legislatif yang sah di Libya. Sebagai imbalannya Dewan Nasional Umum berbasis di Tripoli akan memimpin dewan negara yang baru dibuat.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini, menyambut kesepakatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika