REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel menahan empat sistem komunikasi yang dikirim untuk kampus di Palestina. Padahal, peralatan itu adalah bagian dari bantuan IT dari Presiden Pranab Mukherjee, India.
Presiden Mukherjee dijadwalkan meresmikan pusat seni Information Technology Centre di UniverTeknologi Informasi Pusat di Universitas Al-Quds, Palestina, besok. Dalam acara ini, Mukherjee akan memberikan empat sistem komunikasi yang merupakan komponen penting sebagai bantuan.
Saat Israel membersihkan 30 komputer yang terjebak di pelabuhan Ashdod untuk dipindahkan ke universitas. Namun, mereka menemukan sistem komunikasi dan mengharuskan untuk tetap di bandara Ben Gurion.
Sumber-sumber Israel berusaha menutupi kontroversi yang terjadi dengan mengatakan hukum mereka tidak mengizinkan untuk itu.
"Seperti hukum India tidak mengizinkan telepon satelit dibawa ke wilayah mereka, ada masalah teknis di sekitar frekuensi yang terlibat dalam sistem komunikasi yang tidak lulus persyaratan hukum kami," menurut pernyataan otoritas Israel.
Besok, Presiden Mukherjee akan diberikan gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Quds. Universitas Al Quds sendiri masih belum terbebas dari bentrokan yang terjadi antara warga Palestina dan pengunjung Yahudi.
Bentrokan itu telah berlangsung sejak September lalu, setelah Israel melarang umat Muslim untuk masuk ke Masjid Al Aqsa. Padahal, Al Aqsa merupakan tempat tersuci ketiga bagi Islam.
Kontroversi terbaru muncul saat otoritas Israel keberatan atas kunjungan Mukherjee ke Masjid Al Aqsa. Presiden Mukherjee akan mengunjungi Palestina sebagai bagian dari kunjungannya ke tiga negara, setelah sebelumnya mengunjungi Israel.
India sendiri selama ini selalu menjadi mitra yang baik dalam memberikan dukungan dan kerja sama di bidang pendidikan kepada Palestina.
Ratusan beasiswa sudah diberikan kepada mahasiswa Palestina di bawah program Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC). Beasiswa itu telah membantu mahasiswa Palestina mengambil program profesional di seluruh universitas di India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika