REPUBLIKA.CO.ID, KATHMANDU -- Parlemen Nepal telah memilih Khadga Prasad Sharma Oli dari Partai Komunis Nepal sebagai perdana menteri baru, Ahad (11/10). Sharma Oli menggantikan Perdana Menteri Sushil Koirala yang mundur.

Sharma Oli dihadapkan tantangan menenangkan protes di dataran selatan negara itu. Aksi protes dipicu oleh adopsi konstitusi baru pada 20 September yang bertujuan memperkuat transformasi Nepal menuju demokrasi.

Nepal selama puluhan tahun terakhir mengalami ketidakstabilan politik dan perang saudara. Konstitusi merupakan tahap akhir dalam proses perdamaian yang dimulai ketika para pejuang Maois meletakkan senjata mereka pada 2006 setelah pemberontakan selama satu dekade. Maois berjuang ingin menghapuskan monarki otokratis dan menciptakan kesetaraan dalam masyarakat.

Tapi piagam yang akan disusun oleh wakil terpilih, dipicu blokade pasokan bahan bakar yang dilakukan pengunjuk rasa di sepanjang perbatasan India dan memicu krisis nasional. Selama dua pekan truk dari India telah berhenti di perbatasan Nepal.

Para pengunjuk rasa dari dataran selatan yang marah tentang piagam konstitusi yang akan membagi negara itu menjadi beberapa provinsi federal. Negara akan dibagi dengan beberapa batas melalui tanah air leluhur etnis Madhesis yang memiliki hubungan dekat dengan India.

"Protes cenderung terjadi radikal lebih lanjut jika (Oli) tidak mengubah pandangannya," kata seorang pengacara di Mahkamah Agung, Dipendra Jha, seperti dikutip dari laman Al Jazeera, Senin (12/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika