REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, bersama sejumlah pemimpin partai berkuasa menuntut resolusi skandal 1MDB dan mengutuk tindakan keras terhadap perbedaan pendapat. Ini menandakan terpecahnya koalisi.

Seperti dilansir kantor berita Reuters, Mahathir bersama sejumlah pemimpin partai berkuasa pada Senin (12/10) menuntut resolusi untuk menyelesaikan skandal dana negara 1MDB. Mereka juga mengutuk tindakan keras pada perbedaan pendapat di negara tersebut.

Suara perbedaan pendapat dalam tubuh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) seakan dengan cepat dibungkam, dengan merombak kabinet dan menggulingkan orang yang mengkritik Perdana Menteri Najib Razak. Mantan anggota senior UMNO, Khairuddin Hassan, dan pengacaranya Matthias Chang secara resmi didakwa pada Senin dengan tuduhan upaya untuk menyabot sistem perbankan dan keuangan Malaysia.

"Kami melihat iklim ketakutan di kalangan masyarakat. Pemerintah sekarang mendefinisikan hukum sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Kami di sini untuk menunjukkan bahwa kami menentang penyalahgunaan undang-undang tentang negara kita," kata Mahathir.

Mahathir telah secara terbuka menyerukan Perdana Menteri Najib Razak untuk mengundurkan diri atas tuduhan korupsi di 1MDB. Najib, yang memimpin dewan penasehat 1MDB, telah berada di pusat badai politik atas tuduhan korupsi dan salah urus lembaga tersebut.

Skandal ini mencapai titik krisis pada bulan Juli ketika laporan media mengatakan para penyelidik menemukan bahwa ada dana sekitar 700 juta dolar ditransfer ke rekening pribadi perdana menteri. Najib telah membantah uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika