REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa (13/10) mensahkan resolusi untuk lebih mengukuhkan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, 15 tahun setelah pengesahan Resolusi 1325 yang bersejarah.
Dewan tersebut menyambut baik penekanan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dalam pengesahan Agenda bagi Pembangunan yang Berkelanjutan 2030.
DK PBB mengakui pentingnya Resolusi 1325, yang mengakui peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, dan kemajuan sejauh ini yang dicapai berkaitan dengan itu.
Namun, Dewan tetap sangat prihatin dengan kurang terwakilinya perempuan dalam pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional dan relatif sedikinya jumlah perempuan pada posisi senior di lembaga yang berkaitan dengan keamanan dan perdamaian.
Resolusi tersebut juga menyambut baik komitmen Sekretaris Jenderal untuk mengutamakan pengangkatan lebih banyak perempuan untuk posisi kepemimpinan senior di PBB.
Dewan Keamanan juga menangani jurang pemisah dalam pelaksanaan melalui pemilihan praktis di beberapa bidang, seperti menghadapi fanatisme dengan kekerasan dan aksi teror serta peningkatan metode kerja Dewan sendiri.
Masih pada Selasa, DK melakukan kajian tingkat tinggi dalam peringatan Resolusi 1325 mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan yang untuk pertama kali pada 2000 mengakui peran kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan dalam keamanan dan perdamaian internasional.