REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Sebuah survei terbaru yang diterbitkan Inisiatif Solidaritas Masyarakat Sipil Irak (Iraqi Civil Society Solidarity Initiative/ICSSI) menemukan fakta delapan dari sepuluh wanita di Irak mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual. Survei yang dilakukan oleh mahasiswa di Departemen Sosiologi di Universitas Baghdad selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa fenomena sosial yang paling merusak meningkat karena sejumlah isu.
Dalam jajak pendapat tersebut, 77 persen wanita mengakui telah mengalami pelecehan, dan 12 persen mengaku bahwa mereka kadang-kadang dilecehkan. "Data ini menjadi ukuran kegagalan hukum Irak untuk mengenali fenomena dan menghukum mereka yang melakukan itu, ditambah dengan kekuatan dan pengaruh norma yang menyalahkan perempuan ketika mereka dilecehkan," kata laporan itu seperti dikutip Aljazirah, Selasa (20/10).
Secara historis, perempuan Irak dan anak perempuan memiliki lebih banyak hak daripada wanita di negara-negara lain di Timur Tengah. Perempuan Irak secara resmi diberikan hak yang sama dalam konstitusi Irak pada 1970-an, yang memungkinkan mereka untuk pergi ke sekolah, suara, mencalonkan diri untuk jabatan politik dan memiliki properti sendiri.
Tapi kondisi itu mulai berubah setelah Perang Teluk 1991 dengan Amerika Serikat (AS). Perempuan dan anak perempuan mendapat hak yang tidak proporsional akibat dipengaruhi konflik dan sanksi ekonomi perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Ketidakadilan hak ini membuat akses mereka ke makanan, kesehatan, dan pendidikan dibatasi. Invasi yang dipimpin AS pada 2003 memperburuk situasi tersebut.
Hanaa Edwar, yang menjalankan kelompok hak asasi seorang perempuan di Irak yaitu Iraqi Al-Amal Association berkampanye untuk mengubahnya. "Salah satu hal yang melalaikan saya dan beberapa aktivis hak-hak perempuan lain adalah rusaknya etika moral di dalam negeri. Karena tidak ada etika moral saat ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika